Jokowi Wujudkan Keluarga Berkualitas untuk Indonesia Maju

MONITORDAY.COM  - Presiden Joko Widodo D mengatakan  dalam kurun 2025 hingga 2035 mendatang lewat bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif akan jauh lebih besar dibandingkan dengan kategori usia lainnya. 

Oleh karena itu, Indonesia harus mempersiapkan generasi muda tersebut menjadi generasi unggul yang akan memimpin dan membawa kemajuan bagi Indonesia di masa emas mendatang.

“Kita harus tahu dan menyiapkan betul sehingga saat Indonesia Emas, yang muncul adalah keluarga sehat, produktif, dan berkualitas. Di tangan mereka lah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depannya,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan ujung tombak bagi pembentukan keluarga berkualitas sejak dini. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), BKKBN berupaya keras untuk mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang seimbang agar tercapai Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo sendiri melihat bahwa peranan BKKBN dalam hal ini sangatlah strategis bagi masa depan bangsa dan negara. Menurutnya kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas keluarga di dalamnya yang merupakan tiang negara.

“Sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika tiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas dan sejahtera. Jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat dan cerdas,” tuturnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa generasi muda Indonesia akan mulai mendominasi proporsi kependudukan Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan strategi pendampingan dan pemberdayaan keluarga yang berbeda dibandingkan dengan program-program yang dijalankan sebelumnya.

Kini, kelompok sasaran utama program yang dijalankan BKKBN adalah para generasi atau keluarga-keluarga muda yang memiliki karakter digital yang memerlukan metode komunikasi yang berbeda sehingga program-program BKKBN dapat mencapai mereka.

“Metode komunikasi BKKBN juga harus berubah. Harus berkarakter kekinian. Gunakan media-media yang kekinian dalam penyampaian informasi sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden melanjutkan, materi binaan BKKBN juga tidak hanya berkutat pada jumlah anak dan jarak antarkelahiran, tapi juga bagaimana membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, hingga kebahagiaan keluarga.

“Penanganan gizi, kualitas sanitasi, lingkungan, akses pendidikan, kesehatan, juga terjaganya sumber-sumber pendapatan adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga setiap keluarga Indonesia,” ucapnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara pembukaan rakornas tersebut di ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Adapun sejumlah menteri kabinet hingga jajaran BKKBN lainnya mengikuti acara secara virtual.

Pegang Kendali 

Target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Namun, dengan manajemen dan penguasaan lapangan yang baik, target tersebut diharapkan dapat diwujudkan.

“Target kita 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit,” ujarnya.

Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut. Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.

BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.

“Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini,” Presiden menegaskan.

Perlu diketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada lima tahun lalu berada di angka 37 persen. Pada tahun 2019, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 27,6 persen yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Kepala Negara berharap agar target yang sudah ditetapkannya untuk tahun 2024 tersebut dapat diwujudkan dengan baik oleh BKKBN melalui sejumlah program-programnya.

Berkaitan dengan hal itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam laporannya menyatakan kesiapan BKKBN untuk mendukung visi Presiden Joko Widodo terkait pencegahan dan penurunan prevalensi stunting serta membentuk keluarga Indonesia yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera.

“Insyaallah kami, BKKBN bersama seluruh jajaran, siap mengemban amanah yang baru yang diberikan Bapak Presiden. Kami dengan didukung penyuluh-penyuluh KB yang ada di desa dan di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menjalankan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” tuturnya.

Rapat Koordinasi Nasional yang digelar pada hari ini juga diharapkan dapat merespons cepat tugas baru BKKBN tersebut.