Jokowi: Perkuat Pembangunan Pertanian Nasional dengan Skala Ekonomi dan Teknologi

Jokowi: Perkuat Pembangunan Pertanian Nasional dengan Skala Ekonomi dan Teknologi
Presiden RI Joko Widodo/net

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Dalam kesempatan itu presiden mengatakan, pembangunan pertanian nasional saat ini harus ditempuh melalui peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian. 

"Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional," kata Presiden.

Dia mengatakan, sektor pertanian di masa pandemi menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.

Karena itu, menurut Presiden, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.

"Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan," ungkapnya. 

Presiden menilai,  yang dibutuhkan oleh negara ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.

“Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” tambahnya.

Presiden menambahan, permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. 

"Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor," kata dia.

Karena itu, menurut Presiden, diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” demikian kata Presiden Joko Widodo.