Jokowi Geram! Instansi Negara Masih Doyan Impor
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah wajib membeli produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya. Pasalnya, anggaran instansi-instansi tersebut sangat besar sehingga harusnya bisa membantu pengusaha dalam negeri, bukan hanya mengandalkan impor.
"Kita pantau betul karena anggarannya ini gede banget. Besar sekali. ABPN, APBD, anggaran BUMN ini besar sekali. Terakhir, sekarang kita catat semua dengan platform digital," ujar Jokowi dalam HUT 50 Tahun Hipmi, Jumat (10/6/2022).
Lanjutnya, untuk mendorong pembelian produk lokal tersebut telah terdapat komitmen anggaran senilai Rp825 triliun. Jika seluruh instansi membeli produk dalam negeri, industri kecil di Indonesia akan bergerak sehingga kewajiban ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Tidak bisa seperti yang lalu lalu kita biarkan akhirnya pipa impor padahal kita bisa produksi sendiri. Dengan alasan macem-macem sekarang nggak bisa. Dimonitor komitmennya," tandas Jokowi.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas juga senada dengan Jokowi.
Buya Anwar mempertanyakan nasionalisme lembaga negara yang kerap melakukan impor yang mana anggarannya berasal dari APBD dan APBN.
"Kita sangat prihatin dengan sikap dan perilaku dari para pemimpin dan pejabat di negeri ini yang sering bicara tentang nasionalisme dan cinta tanah air, tapi dalam kenyataannya sikap dan perilaku mereka tidak mencerminkan hal demikian," kata Buya Anwar
Dia menilai jika para pejabat negara memang memiliki nasionalisme dan rasa cinta terhadap negerinya maka sudah seharusnya sikap mereka pun akan mengedepankan kepentingan bangsa dan mendukung usaha rakyat. Salah satu caranya adalah dengan membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.
Untuk itu dia menilai, keprihatinan presiden tentu harus menjadi perhatian bersama karena sikap dan tindakan para pejabat jelas-jelas mencerminkan bagaimana lemahnya rasa nasionalisme dan komitmen yang mereka miliki bagi memajukan usaha dalam negeri. Padahal, lanjut Buya, dana yang mereka pergunakan untuk membeli barang-barang impor tersebut adalah berasal dari rakyat.
"Oleh karena itu jika hal seperti ini terus dibiarkan berlanjut maka tidak mustahil usaha dalam negeri akan lumpuh dan ambruk sehingga angka PHK dan pengangguran serta kemiskinan tentu akan meningkat. Dan hal tersebut tentu jelas tidak kita inginkan karena akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini," ujar Buya.
