Istana Sebut Kelas Menengah Berpotensi Jadi Lokomotif Penggerak Ekonomi Papua

MONITORDAY.COM - Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan menyebutkan, manfaat ekonomi dari kegiatan masyarakat kelas menengah perlu dioptimalkan, sebab berpotensi menjadi lokomotif penggerak ekonomi Papua.

“Kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah. Padahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego di Jayapura, Papua, dalam seminar nasional tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti disampaikan lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (17/10/2021).

Ia menjelaskan, jumlah masyarakat yang masuk dalam kelas ekonomi menengah di bumi Cendrawasih masih sangat sedikit. Hal itu akan berdampak kekosongan pada strata kelas menengah yang banyak diisi oleh masyarakat pendatang.

Tak hanya masalah tersebut, Abetnego mengakui perspektif kultural tentang profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.

“KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Kita membutuhkan bantuan media untuk membentuk citra yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” ujarnya.

Abetnego mencontohkan, misalnya penguatan vokasi di Pulau Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di industri pertambangan.

Menurut dia, dengan pengembangan vokasi pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8 persen.

Namun, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus membaik, meski secara nasional masih relatif paling rendah.

“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan, dan pendidikan, terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” sebut Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi pada kesempatan yang sama.