Indopol Survey: Anggaran Pertahanan Naik Hingga 1750 Triliun Tidak Rasional
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Direktur Komunikasi Indopol Survey, Verdy Firmantoro menilai rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pengadaan alutsista berkisar senilai Rp 1.750 triliun seyogyanya dicermati kembali.
" Kebijakan ini tampaknya menuai tanggapan yang multitafsir, tidak rasional di masa pandemi dan perlu dicermati kembali," ucap Verdy kepada monitorday.com, Jum'at (4/6/2021).
Menurut Verdy, di satu sisi dalam konteks politik militer, pemenuhan kebutuhan negara untuk melakukan peremajaan dan modernisasi persenjataan tentu penting dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
Namun, dengan angka yang cukup fantastis ditambah skema pembiayaan menggunakan utang luar negeri membuat publik bertanya-tanya dan memberikan beragam tafsir serta komentar.
Pandangan publik yang mengkaitkan alokasi anggaran besar itu dengan kepentingan atau agenda politik 2024 menurut saya wajar saja terjadi.
Apalagi terdapat sejumlah elit partai yang berada di pusaran kemitraan pertahanan sebagai komisaris perusahaan alutsista.
Terlepas tidak langsung berkaitan dengan proses pengadaan, potensi conflict of interest dan penyalahgunaan kewenangan/ kekuasaan rawan terjadi.
Belum lagi nama Prabowo Subianto yang masih santer masuk bursa Capres 2024 mengarahkan tafsir-tafsir politis di ruang publik semakin masif.
Sebab posisi Prabowo Subianto selain sebagai Menteri Pertahanan juga merangkap ketua umum partai, sehingga potensi ada bias kepentingan antara visi kenegaraan dan kepartaian.
"Saya tidak mempersoalkan upaya Kementerian Pertahanan untuk mengimplementasikan visi strategis pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan. Justru ini perlu kita dukung bersama. Namun, jangan pernah main-main masalah anggaran, harus transparan dan akuntabel," tegas Verdy.
Verdy kembali mengimbau agar kebijakan itu perlu dipertimbangkan, mengingat upaya pemulihan ekonomi masih menjadi agenda utama yang perlu diprioritaskan di masa pandemi yang tak jelas berakhir.
