Impor Beras 1 Juta Ton Cederai Semangat Beli Produk Nasional 

MONITORDAY.COM - Akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Wiwi Hartati sangat menyayangkan kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini sebagai Iron Stock atau cadangan, ini jelas bertolak belakang dengan semangat membeli produk nasional.

Bagaimana tidak, kebijakan diberlakukan disaat panen raya di berbagai daerah. 

"Kondisi pandemi saat ini sudah buat petani susah. Saat mau panen raya. Kok malah mau impor, dimana keberpihakan kepada petani?" ucap Wiwi kepada Monitorday.com, Sabtu (13/3/2021).

Wiwi imbau para menteri justru mendukung semangat Presiden  Jokowi yang baru saja meminta untuk tidak pakai produk impor, dan sebaliknya gencarkan pakai produk sendiri.

"Kita mesti dukung semangat Pak Jokowi yang gencar dengan produk dalam negeri. Kami sebagai akademisi melihat semangat Pak Jokowi agar bantu petani ini luar biasa. Menterinya seharusnya menjalankan perintah Presiden. Kasihan Petani kita, " kata wiwi.

Wiwi lantas bertanya, impor pada tiga tahun lalu saja, masih tersisa ratusan ribu ton beras. Kemudian, harus impor 1 juta ton lagi tahun ini? 

Bila alasannya untuk cadangan beras, pemerintah seharusnya beli beras dari petani sebanyak-banyak dengan harga yang baik. 

Apalagi saat ini, Menteri Pertahanan sudah dapat mandat dari Presiden untuk menjalankan program food estate di beberapa daerah. 

"Tujuan awal food estate ini kan untuk memastikan kebutuhan pangan secara nasional terpenuhi. Ada baiknya, hasil dari food estate yang sudah berjalan bisa difokuskan untuk penguatan pangan nasional, bukan sebaliknya. Lagi-lagi,  kasihan petani, sudah produksi banyak  namun pada akhirnya harga gabah anjlok, petani rugi," ungkap Wiwi. 

Wiwi sarankan Mendag semestinya merujuk ke data BPS soal pertanian di 2020, yang sudah sangat jelas melaporkan bahwa pada 2020 diperkirakan sebesar 10,79 juta hektar, mengalami kenaikan sebanyak 108,93 ribu hektar atau 1,02 persen dibandingkan luas panen tahun 2019 yang sebesar 10,68 juta hektar.

Produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 55,16 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 556,51 ribu ton atau 1,02 persen dibandingkan produksi di tahun 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG.

Produksi beras pada 2020 diperkirakan sebesar 31,63 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 314,10 ribu ton atau 1,00 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

" Kenapa tidak merujuk ke data BPS. Miris melihat slogan Kemandirian Pangan yang rasa-rasanya tak berdaulat karena tak berpihak pada petani," ucap Wiwi yang juga menjalankan usaha peternakan ayam di Kabupaten Cirebon. 

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut digunakan untuk iron stock alias cadangan. Ia menuturkan impor beras tersebut sudah disepakati, bahkan Kementerian Perdagangan telah mengantongi jadwal impor beras tersebut.

"Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock," ucapnya. 

Begitupun dengan Menteri Perdagangan, Airlangga hartarto juga mengamini pernyataan Mendag Lutfi bahwa akan ada dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. 

Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19.

Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. 

Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.

Selain beras, ketersediaan daging dan gula juga menjadi prioritas. 

"Kemudian pengadaan daging dan penyediaan gula, baik untuk konsumsi maupun untuk industri. Dimana menghadapi lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat." tuturnya.

Dalam bahan paparannya, kebijakan penyediaan daging baik kerbau dan sapi ditempuh melalui tiga langkah. Kebijakan tersebut sudah diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada 6 Januari 2021 lalu.