HMI Desak Anies Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Untuk Program Rumah DP Rp 0

HMI Desak Anies Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Untuk Program Rumah DP Rp 0
Massa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang se-Jakarta melakukan aksi demonstrasi mendesak penyelesaian kasus korupsi Sarana Jaya dan GOR Jakarta Utara dengan Gubernur Anies Baswedan diperiksa jika perlu, di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/4/2021). (Dok.ANTARA).

MONITORDAY.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta berunjuk rasa untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Massa tersebut berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/4/2021).

Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp 0.

Koordinator lapangan aksi demonstrasi tersebut, Audi Hafiz Basri menyatakan, ada beberapa pernyataan sikap kelompoknya terkait kasus dugaan korupsi itu.

"Pertama, mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera mengusut tuntas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan atas penyeretan kasus korupsi pengadaan lahan DP rumah 0 persen," kata Audi di depan pintu gerbang Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Kedua, HMI se-Jakarta mendesak Anies bertanggung jawab secara penuh atas dugaan kasus korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp 0 di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Ketiga, mendesak KPK agar mengusut tuntas keterlibatan Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan dalam dugaan korupsi pengadaan lahan itu.

Selain itu, mereka juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta lebih transparan terhadap penyusunan perencanaan anggaran. 

Audi menekankan, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan menggelar aksi.

"Kami akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak," ujar Audi.

Sedangkan aksi unjuk rasa itu hanya berlangsung selama kurang lebih dua jam. Massa tiba di Balai Kota DKI Jakarta pukul 13.14 WIB dan membubarkan diri pukul 15.00 WIB.

Sekedar informasi, saat ini Komisi II Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk program rumah DP Rp 0 Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta. 

Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di-'markup', salah satunya merupakan pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berlokasi di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Dalam proses penyidikan pengadaan lahan ini, penyidik lembaga anti rasuah telah menetapkan empat tersangka. Mereka antara lain, Yoory Corneles (YC) selaku Dirut Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA), selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.