Ganjar Minta Kepala Daerah Cerewet untuk Lawan Stigmatisasi di Masyarakat Terkait Vaksinasi

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo meminta, kepala daerah harus semakin cerewet untuk melawan stigmatisasi di masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

"Catatan dari survei Charta Politika ini sangat berarti, bahwa ternyata stigmatisasi masih berjalan. Maka tugas kami, saya sebagai Gubernur Jawa tengah dan semua kepala daerah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk taat prokes dan ikut vaksin. Kami harus semakin cerewet untuk melawan stigmatisasi di masyarakat. Kalau masyarakat tak sabar dan tak mau taat protokol, ini akan sangat berbahaya," kata Ganjar menyoroti hasil survei Charta Politika yang digelar secara virtual, Kamis (12/8/2021).

Berdasarkan hasil survei Charta Politika, sebanyak 72,4% masyarakat bersedia untuk divaksinasi. Lalu, sebanyak 23,9% menyatakan tak mau divaksin dan 3,7% tidak tahu-tidak menjawab.

Orang nomor satu di Jateng itu mengatakan, pihaknya merasa sangat terbantu oleh data dari survei Charta Politika. Terutama yang menyangkut adanya stigmatisasi di masyarakat yang tidak percaya terhadap vaksin maupun bahaya pandemi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengungkapkan, persentase warga yang tak ingin divaksin sebanyak 23,9%.

"Ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin," ujarnya.

Lebih lanjut, Yunarto menekankan, ada tiga hal yang menjadi kendala melakukan vaksin. Yaitu menyangkut ketidakjelasan mengenai vaksinasi 29,4%, ketidakpercayaan kepada vaksin 26,3%, dan masalah distribusi vaksin yang tak merata 17,3%.

Ia juga menyampaikan, mayoritas masyarakat kurang setuju jika kewajiban terhadap vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan diikuti dengan pemberian sanksi.

Ketika responden ditanya, setuju apa tidak setuju bila diberikan sanksi kalau ada sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan?

Yunarto menjelaskan, separuh masyarakat tidak setuju. "Sebanyak 59,1% tidak setuju, artinya persuasif lebih diinginkan masyarakat," ungkapnya.

Kemudian, Yunarto menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap informasi dan data Covid-19 yang disampaikan pemerintah masih rendah.

Hal ini ditunjukkan dari hasil survei bahwa 43,3% masyarakat kurang percaya dan tidak percaya terhadap informasi Covid-19 dari pemerintah. Sementara 53,1% percaya dan sangat percaya.

"Masih banyak pekerjaan besar bagi pemerintah, khususnya Satgas Covid-19 dan juga kepala daerah, karena kepercayaan terhadap data ini tergolong rendah," jelas Yunarto.

Sekedar informasi, Survei Charta Politika ini digelar pada 12-20 Juli 2021. Sedangkan terdapat 1.200 responden yang diwawancarai secara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error plus minus 2,8%.