Erick : Rasio Utang BUMN Menurun Target Dividen 50 Triliun Pada 2024.

MONITORDAY.COM - Hasil tidak mengkhianati proses. Hal tersebut tampak pada menurunnya rasio utang BUMN yang diakui kalangan DPR dan pengamat ekonomi sebagai sinyal yang baik bagi perekonomian nasional. Optimisme tumbuh seiring kinerja BUMN pasca pandemi yang terus meningkat. Sejumlah kebijakan BUMN dalam berinovasi dari sisi bisnis model dan perbaikan tata kelola perusahaan adalah kunci transformasi BUMN hingga mencapai level kinerja yang membanggakan.

Besar pasak daripada tiang. Ungkapan itu mewakili kondisi umum BUMN sebelum transformasi digulirkan. Kini sejumlah perbaikan signifikan semakin terlihat. Perbaikan tersebut melatarbelakangi persetujuan DPR atas rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp73,2 Triliun pekan ini. Terkait dengan persetujuan ini Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa BUMN akan semakin mandiri dan tidak menyandarkan semata-mata pada keuangan negara.  

“Kami pastikan bahwa PMN ini membawa hasil yang baik tidak sekedar hanya menyandarkan keuangan BUMN pada keuangan negara,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR (4/7/2022). 

Erick menambahkan bahwa BUMN adalah korporasi yang harus sehat sehingga bisa memberikan pemasukan maksimal kepada negara, juga dalam melayani publik dan melakukan intervensi ketika pasar tidak seimbang. Kontribusi BUMN bagi penerimaan negara mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. 

“Dalam 3 tahun terakhir kontribusi BUMN kepada negara kurang lebih 1.300 Triliun yang terdiri dari pajak, deviden, dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir totalnya 4.300 Triliun. Artinya dalam tiga tahun terakhir ada kenaikan setiap tahun sebesar 50 Triliun secara kumulatif,” lanjut Erick.  

Erick menggarisbawahi bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian BUMN dengan Komisi VI untuk mendorong profesionalitas dan transparansi di BUMN. Proses tersebut membuahkan hasil dengan bukti yang nyata berupa peningkatan jumlah dividen dan proyeksi yang menggembirakan di masa yang akan datang. 

Sementara itu rasio utang terhadap modal yang dimiliki BUMN secara umum menurun dari 39 persen menjadi 35 persen di tahun ini. Fakta ini mampu menjawab sejumlah kritik yang menyoroti utang BUMN yang meningkat sehingga terkesan kondisi BUMN semakin buruk di periode kedua Pemerintahan Joko Widodo ini.  

Data menyebutkan bahwa sebelas perusahaan BUMN telah menyetor dividen atau menentukan porsi laba yg akan dijadikan dividen. Kenaikan laba juga terlihat siginifikan dalam tiga tahun terakhir meski harus berjuang di tengah pandemi. Laporan keuangan pada 2021 menunjukkan sejumlah BUMN mengalami lonjakan kenaikan laba. 

Laba Bank Rakyat Indonesia (BBRI)  pada 2021 Rp 32,22 triliun pada 2021. Laba tersebut meningkat hingga 75,53% YoY. Dan tren tersebut terus dipertahankan hingga memasuki medio 2022 ini. Demikian pula dengan Bank Mandiri (BMRI)  yang mencetak laba bersih sebesar Rp 28,02 triliun pada 2021 atau melesat naik 66,83% dibanding tahun 2020 (year on year/YoY).

Bahkan laba Bank Negara Indonesia (BBNI) tercatat Rp 10,9 triliun sepanjang 2021. Ini berarti BNI mencetak lonjakan laba lebih dari 3 kali lipat atau 232,23% dibanding tahun sebelumnya (YoY). Dimana pada 2020 BNI hanya meraih cuan sebesar Rp 3,28 triliun. Pada Bank Tabungan Negara (BBTN) laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 2,37 triliun sepanjang tahun 2021. Perolehan laba bersih itu meningkat 48,29% dari periode yang sama di tahun 2020 senilai Rp 1,60 triliun.

Di sektor pertambangan BUMN Bukit Asam (PTBA) pada 2021 mencatak laba bersih sebesar Rp7,91 triliun naik signifikan sebesar 231 persen dari capaian tahun 2020 yang laba bersihnya sebesar Rp2,39 triliun. Aneka Tambang (ANTM) pun mencatatkan kenaikan laba bersih 61,98% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1,86 triliun sepanjang 2021. Dimana pada tahun 2020 laba sebesar Rp 1,15 triliun.

BUMN lain yang juga memberi dividen dan mengalami kenaikan laba bersih adalah Timah (TINS), Mitratel (MTEL), Semen Indonesia (SMGR), Telkom Indonesia (TLKM), Perusahaan Gas Negara (PGAS).

“Kami juga berusaha meningkatkan dividen BUMN. Jika pada 2022 sebesar 39,7 Triliun maka pada 2023 ditargetkan akan mencapai 43 Triliun dan di 2024 mencapai 50 Triliun. Hingga perbandingan antara PMN dan dividen bisa fifty-fifty atau nol-nol” pungkas Erick.