DPR Minta Perpanjangan PPKM Darurat Harus Atas Kajian dan Evaluasi Mendalam
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Pandemi Covid-19 membawa dampak besar pada hampir seluruh sektor, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona, baik di dunia maupun Tanah Air. Hal itu berdampak pada hilangnya penghasilan masyarakat, sehingga harus merasakan kelaparan karena kehilangan pekerjaan.
Sedangkan di Indonesia sendiri hal-hal yang menjadi faktor penyebab masyarakat kehilangan penghasilan, yaitu kebijakan PPKM Darurat. Skenario itu diklaim sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebutkan bahwa sikap pemerintah yang akan berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam.
Menurut dia, evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah dijalankan selama dua pekan ini.
Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak sepatutnya bertaruh dengan kesehatan masyarakat bila penerapan PPKM Darurat belum menunjukan tanda-tanda keberhasilan dalam menekan laju penyebaran Covid-19.
“Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19 jika belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat,” kata Ace dalam keterangannya, Selasa (20/7/2021).
Berdasarkan evaluasi tersebut, lanjut dia, dapat diketahui progres dan perkembangan positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 sebagai dampak dari kebijakan PPKM Darurat selama dua pekan digelar.
“Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” jelas Ace.
Maka dari itu, Ace mendorong pemerintah agar program vaksinasi Covid-19 terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas (herd immunity) bisa tercapai.
Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin yang berasal dari berbagai merk dengan tingkat efikasi yang tinggi dan merata.
Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa pentingnya pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok, karena saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia hampir memiliki tingkat penyebarannya yang merata.
“Melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” sebut Ace.
Oleh karena itu, Ace menekankan bahwa pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat, karena Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak terhadap berbagai aspek, khususnya sektor ekonomi.
Ace juga mengusulkan agar pemerintah segera menyelesaikan tingkat pengendalian penularan Covid-19 terlebih dahulu, kemudian pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.
