DPR Minta Penanganan Masalah Papua Bukan Hanya Implementasi Pembangunan

MONITORDAY.COM - Penanganan permasalahan di Papua bukan hanya mengimplementasikan kebijakan terhadap pembangunan, namun yang paling penting merupakan tidak terjadi lagi diskriminasi yang berlebihan terhadap masyarakat di wilayah timur Indonesia.

"Namun yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi yang berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah," Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas melalui keterangannya, Sabtu (5/12). 

Menurut Yan Mandenas, kelompok masyarakat tertentu yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok Tanah Air. 

Selain itu, ia berharap pemerintah pusat dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Papua saat ini, lebih baik intropeksi diri dan tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang hingga saat ini belum tuntas.

Lebih lanjut, Yan pun meminta agar pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat di terima seluruh rakyat Papua, bahkan tidak harus menutupi tindakan oknum aparat yang tidak menunjukkan profesionalisme di Papua.

"Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas," ungkapnya.

Yan juga menilai apapun tuntutan rakyat Papua saat ini adalah ungkapan kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang tidak kunjung usai.

Adapun, Yan optimis selama pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, maka solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, karena tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua, eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri," jelasnya.

Tak hanya itu, Yan mengajak semua pihak mari jadikan rakyat Papua sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi mereka sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.

Di sisi lain, Yan berpendapat evalusi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada dan perilaku aparat perlu dibenahi total melalui kebijakan satuan organisasi sehingga relevan terhadap sikap dan keinginan rakyat Papua.