DPR dukung Penuh Sikap Pemerintah Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel

Rencana Israel mencaplok Tepi Barat Palestina akan berdampak negatif. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional. Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan.

DPR dukung Penuh Sikap Pemerintah Tolak Aneksasi Palestina oleh Israel
Ilustrasi foto/bloomberg

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mendukung sikap pemerintah yang menolak keras upaya pencaplokan atau aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel. Menurutnya, ini langkah tepat mengingat Israel dalam hal ini telah menghianati kesepakatan soal garis batas wilayah palestina.

"Mendukung upaya pemerintah Indonesia menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat dan pemenuhan hak Palestina. Melalui surat, Menlu ajak 30 negara sahabat untuk bersama-sama membendung rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina tersebut," ujar Syaifullah, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Jumat (12/6).

"Israel merupakan negara munafik yang tidak pernah ‘Istiqomah’ terhadap perjanjian dengan Palestina, terutama garis batas tahun 1967," tegasnya.

Menrut dia, rencana Israel mencaplok Tepi Barat Palestina akan berdampak negatif. Di antaranya, memanaskan situasi politik internasional. Penyelesaian konflik antara kedua negara (Palestina dan Israel) semakin sulit untuk diselesaikan, serta rencana Israel itu bertentangan dengan resolusi dan hukum internasional PBB.

"Ini juga merusak mimpi warga Palestina yang ingin hidup secara damai dan mendapatkan haknya," lanjut Politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu.

Syaifullah menambahkan, Politik luar negeri Indonesia terkait Palestina sangat jelas dan konsisten dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia hanya mengakui negara Palestina dan menolak keras ‘pendudukan’ Israel atas Palestina.

Prinsip tersebut tidak akan pernah berubah sepanjang Pembukaan UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945 tetap berbunyi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia juga saat ini bahkan telah membuka Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina berkedudukan di Ramalah.

Lebih lanjut, Syaifullah mengajak seluruh warga Indonesia berdoa agar warga Palestina memperoleh kemerdekaan negaranya dan bisa hidup secara damai.

"Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selain Mesir," tandasnya.