DPR Desak Rekruitmen Sejuta Guru Honorer Jadi PPPK Diperpanjang

MONITORDAY.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menilai usulan formasi dari pemerintah daerah masih tergolong minim satu hari menjelang penutupan masa pendaftaran rekruitmen 1 juta guru honorer. 

Maka dari itu, Huda meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memperpanjang masa pendaftaran dan meningkatkan sosialisasi.

Demikian dikatakan Huda dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (30/12/2020).

Lebih lanjut, Huda mengatakan hingga pertengahan Desember lalu, jumlah usulan formasi guru dari pemerintah daerah baru 174.077 formasi.

Sedangkan pemerintah menargetkan akan bisa merekrut 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah daerah sepertinya masih ragu untuk mengajukan formasi kebutuhan guru, karena dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah,” sebut Huda.

Huda pun membenarkan jika selama ini beban gaji dan tunjangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah baik dari unsur PNS maupun PPPK menjadi beban pemerintah daerah.

Adapun, saat pembukaan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK, pemerintah daerah dikhawatirkan dapat memperberat beban APBD.

“Padahal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menegaskan jika sejuta guru honorer yang direkrut dengan skema PPPK nantinya akan ditanggung oleh pemerintah pusat baik dari segi gaji dan tunjangannya,” ungkap Huda.

Selain itu, Huda menilai minimnya sosialisasi tentang rencana rekruitmen sejuta guru honorer sebagai PPPK menjadi pemicu keenganan pemerintah daerah mengajukan formasi kebutuhan guru ke pemerintah pusat.

Menurut Huda, pemerintah daerah sepertinya tidak menerima secara utuh informasi rekruitmen sejuta guru honorer sebagai PPPK, apalagi terkait siapa pihak yang akan menanggung beban gaji dan tunjangan mereka.

“Kami menilai ada problem komunikasi sehingga program yang begitu strategis tidak mendapatkan respons semestinya dari pemerintah daerah,” ujar Huda.

Padahal, tambah Huda, para guru honorer sangat berharap bisa segera diangkat sebagai ASN. 

Dengan demikian, Huda mendesak agar KemenPAN-RB dan Kemendikbud segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai asosiasi guru untuk memastikan kuota peserta rekrutmen 1 juta guru honorer terpenuhi.

Selanjutnya, ia juga berharap KemenPAN-RB dan Kemendikbud bisa meyakinkan pemerintah daerah jika pengangkatan sejuta guru honorer sebagai PPPK ini tidak membebani keuangan daerah.

“Asosiasi guru juga harus bisa segera mengkonsolidasikan para anggotanya untuk segera melakukan pendaftaran,” tukas Huda.