DPR: BPJS Harus Bertanggung Jawab Atas Kebocoran Data
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat sorotan dari anggota Parlemen.
Mengkritisi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyebut kejadian ini merupakan tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap persoalan dugaan kebocoran data peserta layanan jaminan kesehatan tersebut.
“Pada tanggal 20 Mei BPJS sudah melakukan dugaan peretasan, lalu berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Badan Sandi Negara, Cyber Kementerian Pertahanan hingga IT Security Expert. Tapi sampai titik ini belum mengakui ada kebocoran,” tandas Saleh saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).
Menurut dia, persoalan kebocoran data ini merupakan masalah besar dan tidak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban lembaga itu.
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu menyesalkan sikap BPJS Kesehatan yang seakan-akan tidak mengakui adanya kebocoran data.
Saleh mengatakan, koordinasi yang BPJS Kesehatan lakukan dengan berbagai pihak yang disinyalir memahami dunia IT dan data security tersebut merupakan pertanda lembaga pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu telah menyimpulkan adanya kebocoran data.
Apalagi, BPJS Kesehatan juga melakukan pengamanan dengan meminta penutupan akses terhadap situs yang diduga membocorkan data peserta itu.
“Oleh karena itu BPJS harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Ini juga menyangkut soal kedaulatan," sebut Saleh.
Dia pun menekankan bahwa kebocoran data sama halnya dengan membiarkan orang masuk wilayah negara secara ilegal, di tengah perang informasi di zaman ini, adapun pandangan bahwa seseorang dapat menguasai orang lain melalui akses data pribadinya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Direksi BPJS Kesehatan harus segera melakukan akselerasi digital forensik dugaan kebocoran itu.
"Jika ada kebocoran atau tidak, maka sampaikanlah apa adanya. Sebab ini menyoal keamanan data nasional," ujar Yahya dalam kesempatan yang sama.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan BPJS Kesehatan untuk memperhatikan langkah penyelesaian masalah kebocoran data tersebut.
Sebab, hal tersebut dapat mencoreng dan mempengaruhi citra BPJS Kesehatan di mata publik dan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga itu.
