DPP IMM Kritik Pernyataan Mensos RI Tentang Mutasi ASN Ke Papua

MONITORDAY.COM - Pernyataan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melalui video yang beredar ketika memberikan pengarahan di  Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Wyata Guna, Kota Bandung menuai kritikan.

Pasalnya dalam video tersebut Menteri Risma mengungkapkan ancaman akan memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak becus ke Papua. Kontroversi tersebut lantaran pernyataan akan memindahkan ASN yang tidak becus ke Papua dinilai rasis dan memberikan stigma negatif terhadap wilayah Papua.

Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Irwan Boinauw menyayangkan pernyataan dari Menteri Sosial tersebut. Menurutnya, sebagai seorang pejabat publik dan pemerintahan, Tri Rismaharini seharusnya lebih selektif dalam mengeluarkan pernyataan yang akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, khususnya di masyarakat Papua.

“Ibu Risma itu kan seorang menteri, pejabat negara, harusnya jangan menggunakan kata seperti itu. Emosi boleh, marah-marah juga silakan, asalkan jangan bawa-bawa Papua karena itu akan menimbulkan rasisme”, ungkap Irwan dalam keterangannya Rabu, (14/07/21).

Lebih lanjut, putra daerah Papua ini mempertanyakan alasan Risma memandang Papua sebagai tempat pembuangan ASN yang bermasalah tersebut. Menurutnya, Papua bukanlah tempat pembuangan bagi para ASN yang bermasalah, semua daerah memiliki hak yang setara dalam hal mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam pengelolaan ASN.

“Semua ASN di Negara ini kan bekerja berdasarkan aturan yang ada dalam undang-undang, mau itu di Jawa, Sumatera, ataupun di Papua. Jadi jangan hanya asal bicara seolah-olah Papua hanya tempat untuk menampung orang-orang buangan saja. Kalau ada pegawai yang kinerjanya tidak bagus langsung dipindahkan ke Papua gitu, ini kan bentuk ketidak seriusan Negara dalam mengelola SDM”, ungkap Irwan.

Irwan melanjutkan pernyataan yang disampaikan Tri Rismaharini tersebut menyakiti hati masyarakat Papua dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat Papua. Untuk itu, Irwan menuntut agar Menteri Sosial Tri Rismaharini segera meminta maaf sebelum terjadi kegaduhan di Papua.

“Perkataannya (Tri Rismaharini, red.) sangat menyakiti seluruh hati Masyarakat Papua, harus segera minta maaf kepada Rakyat Papua, sebab perkataan Ibu Menteri itu sangat berbau Rasis dan peluang konflik sosialnya sangat tinggi”, ungkap Irwan.

Pimpinan Umum DPP IMM ini pula meminta kepada Presiden RI untuk melakukan evaluasi kepada pejabat negara yang masih sering mengeluarkan pernyataan kontroversial dan ungkapan rasis. Menurutnya, pejabat negara harus tetap menjaga wibawa mereka yang terlihat dari cara bertutur kata dan memilih diksi yang tidak berpontesi menimbulkan keretakan di masyrakat, sebab hal tersebut akan berujung fatal.

Sebagai informasi, pada Agustus 2019 terjadi konflik besar di Papua akibat ungkapan dari oknum TNI di Surabaya yang dinilai rasis. Konflik tersebut berujung pada pembakaran gedung-gedung pemerintahan dan pengusiran penduduk pendatang yang terjadi di tanah Papua. (Rfs).