Doni Monardo: BNPB Akan Kewalahan Jika Presiden Putuskan Lockdown

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi wabah Corona (Covid-19). Ia tidak memilih karantina atau lockdown sebagaimana yang ada dalam Undang-undang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menilai kebijakan PSBB lebih tepat karena terdapat lebih banyak kekurangan jika pemerintah terapkan lockdown.

Jika lockdown di berlakukan, sebagaimana dalam UU Karantina wilayah, pemerintah wajib memberikan bantuan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Doni, hal Ini akan menjadi masalah baru terkait pendistribusian bantuan ke seluruh masyarakat.

"Bayangkan kalau kemarin Bapak Presiden mengambil keputusan untuk lockdown atau karantina wilayah, mungkin hari ini BNPB akan kewalahan untuk mendistribusikan anggaran dana kepada sekian ratus juta penduduk Indonesia," ujarnya, dikutip dari laman BNPB, Selasa (7/3).

Ia mengatan, kebijakan karantina wilayah juga akan sulit jika diterapkan di beberapa kondisi masyarakat, salah satunya ketika diterapkan daerah sempit atau kumuh.

"Masyarakat yang tinggal di daerah seperti itu, di mana satu rumah dihuni oleh dua keluarga yang tidur secara bergantian, Kalau lockdown, kalau karantina wilayah‎ bagaimana mereka bisa bergerak," ujar dia.

Meski begitu, menurut dia, setiap kebijakan punya positif dan negatif. Namun terkait hal ini semuanya dikembalikan ke Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya.

Ia yakin, jika masyarakat bersatu dan bersama menghadapi wabah ini, makan masalah akan dengan mudah diatasi. Karena itu, masyarakat harus satu komando sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Saya yakin Indonesia bisa menghadapi penyebaran virus corona jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain bila semua berada dalam satu komando," tegas Doni Monardo.