Dibawah Tekanan AS, El Salvador Tetap Ratifikasi MoU dengan China
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Presiden El Salvador, Nayib Bukele berang dengan tindakan Amerika Serikat (AS) yang melabeli 17 tokoh politisi di negerinya sebagai tokoh Koruptif. Hal inilah yang mendorong Bukele segera memastikan ratifikasi Memorandum of Understanding (MoU) dengan China.
Apalagi, kerjasama El Salvador dan Negeri Tirai Bambu sudah dilakukan sejak tahun 2019.
Lanjutan ratifikasi di lakukan oleh Kongres El Salvador Selasa malam (18/5/2021). Isi MoU itu adalah pemberian modal 400 juta Yuan - sekitar $ 62 juta untuk investasi di pabrik pemurnian air, stadion, perpustakaan, dan infrastruktur di sepanjang pantai El Salvador.
Seperti diketahaui, Kantor Perwakilan AS Norma Torres, telah merilis laporannya yang menyebutkan bahwa seorang pembantu dekat Bukele dan mantan menteri keamanannya termasuk di antara mereka yang "secara kredibel diduga" terlibat dalam tindakan korupsi.
Daftar itu didasarkan pada pelaporan media, informasi atau tuduhan yang kredibel tentang korupsi, perdagangan narkoba dan penggunaan hasil kejahatan untuk mendanai kampanye politik.
Setelah laporan AS diberitakan, Bukele menyindir hal tersebut melalui twitter bahwa daftar itu terlalu tendensius.
Bukele sebaliknya memuji investasi dari Tiongkok yang dinilainya tanpa syarat dan tidak seperti bantuan dari negeri Paman Sam yang diikuti dengan kebijakan yang tak sepatutnya dengan pelabelan.
"Investasi China senilai $ 500 juta dalam investasi publik di El Salvador "tanpa syarat," sangat kontras dengan bantuan dari Washington dan pemberi pinjaman yang didukung AS yang tampaknya mengintervensi pemerintahan yang berjalan baik," ujar Bukele yang dikutip dari Rueters, Rabu (19/5/2021).
Tidak hanya soal investasi, Bukele juga memuji 500.000 dosis vaksin COVID-19 dari China, yakni Sinovac Biotech yang akan diberikan. Ia pun berterima kasih kepada pemimpin China Xi Jinping atas bantuannya.
Pejabat AS justru melihat korupsi sebagai kontributor utama eksodus migran dari El Salvador, dimana warganya mengalami kemiskinan dan kekerasan lainnya. Kemudian diperparah dengan bencana alam.
Washington sendiri ingin memastikan paket bantuan senilai $ 4 miliar yang sedang dipertimbangkan tidak menjadi mangsa korupsi negeri itu.
