Ali Zamroni: Bubarkan BSNP, Nadiem Berangus Kemerdekaan Belajar Masyarakat

MONITORDAY.COM - Anggota komisi X DPR RI, Ali Zamroni memberi tanggapan terkait pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Menurut dia, Pembubaran BNSP melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2021, tidak sejalan dengan amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Misalnya terkait penggantian fungsi BSNP dengan Dewan Pakar. 

"Dalam pasal 35 UU Sisdiknas Pemerintah jelas-jelas diberi amanat untuk mengembangkan standar nasional pendidikan serta melakukan  pemantauan dan pelaporan," kata Ali kepada monitorday, Rabu (1/9/2021). 

Ali menjelaskan, pada penjelasan pasal 35 disebutkan, jika badan pengembangan standar nasional pendidikan bersifat independen, mandiri. Sementara fungsi Dewan Pakar sekadar memberi pertimbangan kepada Mendikbudristek mengenai standar nasional pendidikan. 

"Ini tentu tidak setara dengan BSNP yang mandiri. Seperti jeruk makan jeruk," tegas Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindera di DPR itu. 

Selain itu, Ali juga menilai, pembubaran BNSP juga berarti sekolah tidak akan lagi memiliki  acuan standar kelulusan, pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan. 

"Termasuk soal pembiayaan pendidikan yang disusun oleh sebuah lembaga mandiri," lanjutnya. 

Menurut Ali, Kemendikbudristek sejatinya hanya melakukan penguatan dan pemusatan birokrasi pendidikan untuk dirinya sendiri. Sementara partisipasi masyarakat dilemahkan. 

"Puncaknya, maka tidak ada lagi yang namanya gotong royong dalam penyusunan, pemantauan dan pelaporan standar nasional pendidikan. Karena itu sudah diamputasi," tukasnya. 

Lebih lanjut, Ali menegaskan, kebijakan ini pada akhirnya menunjukkan wajah Nadiem yang sebetulnya. Yakni tidak paham jika penyelenggaraan pendidikan itu membutuhkan partisipasi banyak orang, bukan dirinya sendiri. 

"Bukannya malah menguatkan, Nadiem Makarim malah merebut hak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan," tandasnya.