Abaikan Physical Distancing, Dua Bupati Ini Dapat Teguran Mendagri
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan teguran bagi kedua bupati tersebut disampaikan melalui surat nomor 337/4137/OTDA.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba, Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat mengabaikan physical distancing (jaga jarak fisik) sebagai protokol kesehatan COVID-19.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan keduanya mendapat teguran karena melalukan kegiatan politik yang menimbulkan keramaian.
"Ya benar (surat teguran itu), teguran itu merupakan sanksi," kata Akmal membenarkan adanya surat teguran yang dikirimkan Kemendagri, di Jakarta, Selasa (1/9).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan teguran bagi kedua bupati tersebut disampaikan melalui surat nomor 337/4137/OTDA.
Lebih lanjut, Benni Irwan menjelaskan Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam satu kedatangannya ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon Kepala Daerah disambut oleh ribuan masyarakat
Kemudian, LM Rusman Emba selaku Bupati Muna pada 13 Agustus 2020 telah melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai dengan Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik.
"Sehingga dinilai kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan masa dan hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah COVID-19," ujarnya.
Selain itu, Benni menjelaskan sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 juga menegaskan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Disisi lain, Benni Irwan menuturkan sebagai tindak lanjut dari surat teguran tersebut diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri.
