Upaya Pemerintah dan BUMN Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi

MONITORDAY.COM - Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi, pemerintah melakukan upaya-upaya agar usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat bangkit. Hal ini mengingat sektor tersebut merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional.

UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 64,19 juta mayoritasnya terdampak pandemi Covid-19. Data dari Katadata Insight Center menunjukkan, 82,9% UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. 

Karena itu, upaya-upaya penting dilakukan pemerintah, antara lain melalui program Banpres Produktif Usaha mikro (BPUM), subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), serta mendorong digitalisasi UMKM.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengungkapkan, program BPUM telah menyasar 12,7 juta pelaku UMKM, dengan anggaran yang tersalurkan sebesar Rp15,24 triliun atau 99,2 persen dari pagu anggaran Rp15,36 triliun di tahun 2021.

"Kemudian Subsidi KUR sebesar 3 %, pada September 2021 telah terealisasi sebesar Rp177 triliun kepada 4,8 juta debitur, atau sudah mencapai 70 persen dari target sebesar Rp253, triliun pada 2021," jelas Teten Masduki beberapa waktu lalu.

Untuk program pembiayaan koperasi lewat LPDB, pada pertengahan September 2021  telah tersalur Rp1 triliun atau sekitar 64,72% dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi. Adapun digitalisasi, pemerintah terus berupaya agar UMKM dapat masuk ke ekosistem digital.

Saat ini, UMKM yang on boarding ke ekosistem digital mencapai 15,9 juta atau naik 7,9 juta selama pandemi. Untuk mendorong digitalisasi, Pemerintah juga melakukan pampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Upaya ini dilakukan untuk mengejar target 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024.

Peran BUMN

Selain pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga turut berupaya membantu UMKM di masa Pandemi. Upaya-upaya BUMN tersebut meliputi pembiayaan, penyiapan infrastruktur, pendampingan dan akses pasar.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, dari sisi pembiayaan, pihaknya mendorong bank-bank BUMN atau Himpunan bank Negara (Himbara) untuk menyalurkan pembiayaan ke UMKM. 

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah membentuk holding ultramikro (UMi) yang terdiri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai induk, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang dimaksudkan agar fokus memberikan akses pembiiayaan ke UMKM, khususnya usaha mikro.

Dari sisi penyiapan infrastruktur, Erick mengungkapkan, pihaknya diberi tugas oleh negara untuk terus aktif membangun infrastruktur penunjang UMKM. Diantaranya jalan tol, digitalisasi, termasuk PT Telkom membangun pusat data, kecerdasan buatan, dan sebagainya.

Erick melanjutkan, perusahaan-perusahan BUMN juga turut melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM agar terbangun ekosistem usah yang baik. Adapun terkait akses pasar, Kementerian BUMN mewajibkan Proyek dengan nilai di bawah Rp 14 miliar melibatkan UMKM. pengadaan barang di BUMN yang sebelumnya tertutup saat ini dilakukan secara terbuka. 

Selain itu, Kementerian BUMN telah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kerjasama ini untuk mendorong promosi produk-produk lokal hasil UMKM.