Menlu Pimpin Sidang DK PBB, RI Ungkap Tiga Poin Penting Tanggulangi Pandemi
Tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai "Pandemi dan Tantangan Bina Damai" yang berlangsung secara virtual, Rabu.
Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
“Pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis," kata Menlu RI yang memimpin pertemuan selaku Presiden DK PBB untuk bulan Agustus 2020.
Menurut Retno, ketiga tantangan berikut menjadi wujud nyata masyarakat global memperkuat sinergi untuk bisa melakukan lompatan jauh melewati masa-masa kritis ini.
Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai.
Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.
Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi.
Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan
akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.
Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.
Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai "Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian" yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.
