Mendikbud Nadiem Bikin Gaduh Dunia Pendidikan
Sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Alih-alih memberi solusi, kebijakan Program Organisasi Penggerak yang dicetuskan Mendikbud Nadiem Makarim justru membuat gaduh dunia pendidikan.
Betapa tidak, buntut kegaduhan itu membuat 3 organisasi besar seperti NU Muhammadiyah dan PGRI menyatakan mengundurkan diri dalam Program Organisasi Penggerak.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni mengaku tak merasa kaget dengan kegaduhan yang dibuat Mendikbud Nadiem saat ini.
Pasalnya ia menilai, sejak dilantik sampai dengan sekarang banyak sekali kebijakan Nadiem yang kontroversi.
"Sebut saja misalkan: MengPLTkan para pejabat Esselon 1 dan esselon 2 di kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat-pejabat tersebut dengan pejabat baru yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran kemendikbud yang mendapatkan teguran Bapak Presiden Jokowi," ujarnya kepada awak media, Senin (27/07/20).
Selain itu, lanjut Zamroni, soal penghapusan Nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan juga menjadi kontroversi. Bahkan sampai terjadi demo besar-besaran dari pegiat Pendidikan Non Formal yang seakan dinomorduakan.
"Selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan Kerjasama kemendikbud dengan Netflix, Kebijakan Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di satuan pendidikan kerjasama (SPK), dan aksi Mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT," ujarnya.
"Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menteri nya sendiri," imbuhnya kemudian.
Terkait Program Organisasi Penggerak, Ali Zamroni menilai, kebijakan tersebut sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan. Hal itu menurutnya dikarenakan Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar 20 miliyar. Sementara itu, Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.
"Menteri nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus di Evaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan di tunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," tandasnya.
