Menaker Ikhtiarkan Calon Pekerja Migran Dapat Kuota Kartu Prakerja

MONITORDAY.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengikhtiarkan agar calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mendapatkan kuota untuk pelatihan lewat Program Kartu Prakerja.

Demikian disampaikan Menaker di Kompleks Parlemen yang dipantau redaksi secara virtual dari Jakarta, Selasa (16/3/2021). 

"Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester kedua Tahun 2021," kata Menaker saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Menurut dia, rencana Kartu Prakerja untuk semester kedua pada tahun ini merupakan karena program itu masih menjadi salah satu bentuk bantuan sosial saat pandemi COVID-19 bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat mendapatkan Kartu Prakerja itu dibuka untuk CPMI, ujar Menaker, maka balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) menjadi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang akan menyelenggarakan pelatihan.

Adapun Menaker juga memastikan bahwa telah menginstruksikan jajarannya agar balai latihan kerja (BLK) yang berada di bawah pemerintah pusat menyediakan pelatihan bagi calon pekerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.

Selain itu, Menaker juga menyoroti skema pembiayaan penempatan PMI, yang rencananya tidak dibebankan kepada pekerja dengan memastikan bahwa pihaknya terus mendiskusikan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Mengenai Kartu Prakerja, Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Tatang Budie Utama menyebutkan, telah berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Menurutnya, masa pandemi pelatihan secara daring atau online belum terlalu sesuai untuk CPMI.

"Tapi, mungkin untuk ke depan perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana karena ada kaitan dengan skilling, reskilling dan upskilling memang perlu sekali CPMI diberikan pelatihan-pelatihan," sebutnya.