KEIN: Dalam 4 Tahun, Jokowi Bebaskan 2 Juta Jiwa dari Kemiskinan
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengklaim bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo terbukti efektif karena mampu membebaskan 2,06 juta jiwa dari zona kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM – Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), mengklaim bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pada pemerintahan Joko Widodo terbukti efektif karena mampu membebaskan 2,06 juta jiwa dari zona kemiskinan dalam kurun waktu empat tahun.
Hal tersebut bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 kian turun menjadi 25,67 juta jiwa. Atau sama dengan 9,66% per September 2018, turun dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kondisi September 2017 yakni 10,12%.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan penurunan tingkat dan jumlah orang miskin per September 2018 merupakan bukti komitmen pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Menurutnya, Usaha untuk melepaskan kemiskinan untuk seluruh rakyat Indonesia menunjukkan hasil yang positif. Penurunan kesenjangan pendapatan pun akan mendekatkan pada kehidupan yang berkeadilan.
“Pemerintah bertekad kuat untuk mengentaskan kemiskinan dengan terus meningkatkan besaran anggaran perlindungan sosial, sebagai komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Arif, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/1).
Arif menuturkan, bahwa pada 2015 anggaran perlindungan sosial sebesar Rp249,7 triliun. Sementara itu, pada 2018, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp291,7 triliun, atau meningkat sebesar 16,82 persen.
“Anggaran tersebut disalurkan melalui beragam program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra (bantuan pangan non-tunai), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah dan Kesehatan dan Kredit Usaha Rakyat,” terangnya.
Arif menambahkan, bahwa salah upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menjaga stabilitas harga pangan yang ditunjukkan dengan nilai inflasi yang terus terjaga selama empat tahun terakhir. "Dapat dibayangkan apabila kebijakan dan komitmen ini terus berlangsung. Berapa banyak jiwa yang bisa terlepas dari kemiskinan dan ini menjadi fokus utama ke depannya," sambungnya.
Kendati begitu, Arif Berharap agar pemerintah tidak lengah dan harus terus memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan. Beberapa permasalahan yang ada seperti pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan sasaran tepat program bagi rakyat miskin.
"Terus melakukan pengawasan dan evaluasi sistem penentuan target penerima program bantuan sosial juga perlu untuk dijalankan sehingga tata kelola bisa berjalan berkesinambungan," pungkasnya.
