Jawab Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah Bangun Infrastruktur Digital dari Hilir

MONITORDAY.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa pemerintah kini menegaskan strategi pembangunan infrastruktur digital yang sebelumnya dimulai dari hulu kini diubah menjadi ke hilir.

Hal ini merespon banyaknya permintaan dari masyarakat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kebutuhan digitalisasi dan dukungan untuk transformasi digital nasional.

"Saya mendapat permintaan permohonan dan harapan dari seluruh pelosok tanah air, bahwa di banyak wilayah masih blankspot, masih belum tersedia layanan sinyal 4G,” kata Menteri Johnny.

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan SDM melalui Program Literasi Digital yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (24/02/2021).

Terkait pembangunan infratruktur digital, Menteri Johnny menyontohkan pembangunan lebih dari 342 ribu km kabel serat optik jaringan pita lebar atau backbone network di seluruh Indonesia, baik di darat maupun di laut. 

Meskipun jaringan pita lebar tersebut belum sepenuhnya menjangkau wilayah pemukiman masyarakat, pelayanan administrasi pemerintahan, masyarakat dan wilayah kegiatan keseharian masyarakat. 

“Sehingga mulai tahun 2020 yang lalu kami merancang pola pembangunannya yang terbalik, bukan saja dari hulu dan menyambung ke hilir, tapi justru dari hilir untuk mengukur dan melihat wilayah mana saja yang coverage sinyalnya belum tersedia,” jelas Menkominfo.

Menurut Menkominfo, melalui pola pembangunan yang baru, Pemerintah meyakini pembangunan infrastruktur digital dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin didorong akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Tidak itu saja, kami juga memanfaatkan 9 satelit yang terletak di orbit, 5 satelit nasional kita dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan untuk mendukung kebutuhan internet atau telekomunikasi nasional kita,” ungkap dia.

Dalam roadmap pembangunan infrastruktur digital guna memenuhi pelayanan publik yang lebih baik, Kominfo mengacu pada lebih dari 501 ribu titik pusat layanan publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, masih tersisa sekitar 150 ribu belum tersedia akses internet.

“Kantor desa, sekolah, puskesmas, pusat layanan kamtibmas, kepolisian dan seterusnya yang berada  di garis terdepan sebanyak 150 belum terlayani dengan akses internet," kata dia.

"Untuk itu, kami telah merancang dan kami harapkan melalui Satelit Satria 1 dengan kapasitas 150 Gbps, salah satu dari lima satelit terbesar di dunia saat ini untuk melayani kebutuhan itu,” demikian Menteri Johnny menjelaskan.