IGI Usulkan Tahun Ajaran Baru Digeser ke Januari 2021

MONITORDAY.COM - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar memberi kepastian untuk menggeser tahun ajaran baru ke bulan Januari Tahun Depan. Hal ini dikatakan mengingat saat ini adanya ketidakjelasan kabar terkait pelaksanaan tahun ajaran baru yang beredar di masyarakat.

"Memberikan kepastian tahun ajaran baru bergeser ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-angkah yang jelas terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) Online," kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, dalam siaran persnya, dikutip Kamis (28/5).

Menurut dia, Kemendikbud harus membuka mata bahwa realitas pembelajaran jarak jauh di Indonesia masih bermasalah. Dengan menggeser tahun ajaran baru, kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan agar di bulan januari sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas.

Ramli menambahkan, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dan orang tua dari stress berkepanjangan. Tidak menggeser tahun ajaran baru akan membuat siswa dan orang tua menjadi stress. Jika tatap muka dipaksakan, orang tua akan stress, mengapa, anaknya tak ke sekolah takut dihukum oleh sekolah, jika anaknya ke sekolah, takut tertular virus maka sepanjang hari orang tua akan stress memikirkan anak mereka.

"Jika tatap muka belum dijalankan lalu dilakukan PJJ maka kasusnya sama dengan point pertama siswa akan stress karena lebih dari 60% guru masih terkendala penguasaan teknologi digital yang minim," sambungnya.

Selain itu, menggeser tahun ajaran juga menjadikan tahun anggaran selaras dengan tahun ajaran. Fakta lapangan menunjukkan berbedanya tahun anggaran dan tahun ajaran mengakibatkan kepsek harus berutang kemana-mana agar bisa menyelenggarakan ujian nasional karena dana Bos belum cair.

"Meskipun tahun ini sudah mulai diperbaiki tetapi akan jauh lebih baik jika tahun anggaran dan ajaran disemarakkan seperti bidang-bidang lain diluar pendidikan," ungkap dia.

Kemudian, Ramli menambahkan, menggeser tahun ajaran baru juga membantu orang tua mengatasi masalah ekonomi. Dengan anak didik kembali ke sekolah, bukan hanya kecemasan akan kesehatan yang hadir tapi juga bertambahnya beban ekonomi orang tua, mulai dari biaya transportasi, biaya jajan dan biaya lainnya.

Sementara kondisi ekonomi mayoritas rakyat indonesia sedang terpuruk, jika tahun ajaran tak digeser dan PJJ tetap dijalankan maka tetap akan menyedot biaya kuota data atau seharusnya menyediakan gadget atau alat baru karena gadget lama sudah bermasalah atau akan digunakan orang tua keluar rumah menjalani New Normal yang dicanangkan pemerintah.

Menurut Ramli, enam bulan ini bisa digunakan untuk mendorong lahirnya ide-ide baru atau kreativitas-kreativitas baru dari anak didik. Hal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah terutama kemdikbud.

Selain itu, selama enam bulan ini kemdikbud juga bisa berupaya maksimal memastikan seluruh sekolah di Indonesia terlayani jaringan internet apapun caranya. Jika kemdikbud tetap ngotot untuk tidak menggeser tahun ajaran baru maka semua masalah diatas harus bisa diatasi.

"Kemdikbud segera menjalankan program digitalisasi sekolah dengan membagikan tablet terutama bagi sekolah yang paling banyak siswanya tak memiliki gadget," tandas Ramli.