Budget Influencer Rp 90 Miliar di APBN, Ekonom: Sebaiknya Dihapus
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Dalam beberapa hari belakangan tengah ramai perbincangan tentang influencer dan buzzer yang digunakan pemerintah.
Anggaran influencer yang tertuang da;am Key Opinion Leader (KOL) pun kini dibahas kembali oleh publik yang jumlahnya mencapai Rp90 miliar.
Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah ada baiknya menghapus anggaran untuk influencer.
Pasalnya, anggaran influencer ini terpeleset menjadi buzzer yang sudah berkonotasi negatif.
“Anggaran influencer sebaiknya dihapus dari APBN. Selain rentan terpeleset menjadi buzzer yang konotasinya negatif juga buang-buang anggaran,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (13/2/2021).
Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab, secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.
Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.
“Untuk sosialisasi kebijakan kan bisa gandeng media resmi yang pengawasannya mudah. Kalau pakai influencer apa bisa transparan ke publik karena ini kan uang pajak,” ucap Bhima.
Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.
Apalagi, saat ini pemerintah tengah perang melawan pandemi covid-19 yang terjadi hampir satu tahun lamanya. Dengan begitu, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kesehatan dan stimulus ekonomi.
“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus di sebutkan darimana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka anggaran influencer bisa direlokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” tutur Bhima.
